Ketua DPRD Kota Jambi Hadiri Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi di Swisbell Hotel

  • Bagikan

Lenterafaktual.com | Jambi – Ketua DPRD Kota Jambi bapak Putra Absor Hasibuan, SH menghadiri kegiatan Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi di Ballroom Swisbell Hotel, (14/09/2023)

kegiatan ini dibuka langsung oleh Pimpinan KPK RI bapak Aleksander Marwata. juga Hadir Gubernur Jambi, Ketua DPRD Provinsi Jambi, Bupati/Walikota Se-Provinsi Jambi, Ketua DPRD Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jambi.

Kegiatan ini merupakan rangkaian dari roadshow bus KPK di Provinsi Jambi.

angkaian kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi upaya penguatan tata kelola pemerintahan daerah yang baik. KPK telah memetakan dan mengidentifikasi titik rawan korupsi di daerah, yang meliputi delapan area intervensi yang terangkum dalam Monitoring Center for Prevention (MCP).

Kedelapan area intervensi tersebut, yaitu Perencanaan dan Penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, Perizinan, Pengawasan APIP, Manajemen ASN, Optimalisasi Pajak Daerah, Manajemen Aset Daerah, dan Tata Kelola Keuangan Desa.

Dalam pelaksanaannya, KPK tidak hanya berkoordinasi kepada pemda baik provinsi maupun kabupaten/kota, tetapi juga dengan DPRD. Karena, program-program pencegahan korupsi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik juga bertalian dengan fungsi legislatif.

Baca Juga :  H Mustakim Pimpin DPD Golkar Tanjab Timur, Abdullah: Karakternya Mirip dengan H Juber

Khususnya terkait area intervensi Perencanaan dan Penganggaran APBD, titik rawan korupsi antara lain berupa fee proyek atau ijon proyek, penerimaan hadiah terkait dengan pengesahan APBD, dana aspirasi, alokasi pokir yang tidak sah. Sebagian besar titik rawan ini berhubungan dengan pelaksanaan fungsi legislatif.

KPK juga mendorong optimalisasi peran Bank Pembangunan Daerah (BPD) bagi pemda. Antara lain, dilakukan dengan memastikan pengelolaan BPD yang sehat, dan implementasi program-program pencegahan korupsi di dalam kelembagaan BPD.

Dalam fokus area manajemen aset daerah, KPK bersama BPN, Kanwil dan Kantah serta Jamdatun memfasilitasi upaya pemda untuk melakukan sertifikasi sebagai bentuk pengamanan aset dan penertiban aset-aset bermasalah.

Baca juga berita kami di:
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *