Lenterafaktual.com – Pasca pengesahan Perda RTRW Provinsi Jambi beberapa waktu lalu berbuntut panjang. Pasalnya, pengesahan Perda tersebut diduga merugikan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
Puluhan massa yang tegabung dalam Aliansi Masyarakat dan Mahasiswa Tanjabar Bersatu melakukan Unjuk rasa di depan gedung Kementerian Dalam Negeri (KEMENDAGRI) di jalan Merdeka Raya Jakarta, Senin, (29/05/2023).
Dalam aksinya mereka meneriakkan agar kemendagri tidak mengeluarkan PERMENDAGRI tentang tapal batas wilayah tanjabar dan tanjabtim,karena pembahasan di tingkat Propinsi jambi belum disepakati.
“Kami meminta agar Menteri Dalam negeri Bapak Tito Karnafian tidak mengeluarkan PERMENDAGRI tentang tapal batas Kabupaten TANJABAR-TANJABTIM, sebelum adanya kesepakatan antara kedua wilayah, karena kami khawatir akan timbul konflik sosial dan konflik horizontal yang bisa mengakibatkan perpecahan di kedua wilayah, ujar Korlap Aksi, Rahmad.
Rahmad menegaskan bahwa mereka akan datang kembali ke Kemendagri pada hari Rabu 31 Mei guna menyampaikan protesnya.
Kami akan datang kembali nantinya untuk menyampaikan protes terkait tapal batas tersebut, dan berharap dengan adanya aspirasi yang kami bawa ini akan melahirkan keputusan yang adil dan tidak merugikan kami selaku masyarakat, ungkap Rahmad.
Lanjut Rahmad, kita juga berharap agar masyarakat Tanjab Barat dan Tanjab Timur tetap menjaga kondusifitas di bawah, jangan mudah terpancing dengan isu yang bisa menimbulkan konflik, pungkas Rachmad.
(Alatas)
Baca juga berita kami di:
