Jelang 1 Tahun Kepemimpinan Bupati Tanjab Barat, Ketum HMI Tanjabbar : Belum Ada Perubahan!!

  • Bagikan

Muhammad Luqman*

Lenterafaktual.com, Tanjab Barat – Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan jumlah penduduk 333.932 Jiwa (BPS 2020) yang tersebar di 13 Kecamatan dengan APBD 1,2 Triliun/Tahun dan Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) 121.680.052.811,03 (BPS 2020) namun belum mampu mengelola dirinya sendiri menjadi Kabupaten yang maju dan Mandiri.

Di usia yg ke 56Tahun, Kabupaten Tanjung Jabung Barat belum berhasil mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat nya dan masih menyisakan segudang PR yang harus diselesaikan, harapan Masyarakat dengan terpilihnya Nakhoda baru (UAS) akan membawa perubahan yg signifikan bagi Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Namun menjelang 1 Tahun kepemimpinan Bupati terpilih belum juga terlihat adanya angin segar perubahan, Tanjung Jabung Barat masih berkutat pada persoalan lama yang seolah tidak ada jalan keluarnya. Masalah Listrik, PDAM, dan Infrastruktur Jalan masih menjadi persoalan dasar masyarakat.

Belum lagi berbicara buruk nya sistem Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebagaimana dikutip dinamikajambi.com, Pembangunan yang belum merata, Konflik lahan antara Masyarakat dengan Perusahaan (walhi.or.id), aset daerah (24 sumur migas) yang sampai hari ini masih disengketakan (lintastungkal.com), masalah kepemudaan yang tidak begitu mendapatkan ruang dan fasilitas sebagaimana seharusnya, dan tidak ketinggalan masalah Ketimpangan Sosial berwujud Kemiskinan yg jarang menjadi soroton.

Kantong-kantong kemiskinan masih tersebar secara merata hampir diseluruh sudut Daerah bahkan di ibukota kabupatennya sendiri (Kuala Tungkal) , hal ini disebabkan oleh ketidak seriusan Pemerintah Daerah dalam menyediakan lapangan kerja, minimnya usaha pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berimplikasi kepada ketidakmampuan Generasi muda untuk bersaing di era yg semakin kompetitif ini.

Apakah Tanjung Jabung Barat terkena Kutukan Sumber Daya?
Tanjung Jabung Barat dengan kekayaan Sumber Daya Alamnya berupa Minyak dan Gas (Migas) yg cukup besar namun tidak mampu menjadikannya determinant faktor bagi kemajuan dan kemakmuran Daerah. Richard Auty (1993) menjelaskan bagaimana negara-negara (baca : Daerah) yang SDA-nya berlimpah tidak mampu memanfaatkan kekayaan tersebut untuk mendorong ekonomi mereka dan bagaimana mereka mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat daripada negara-negara yang SDA-nya sedikit.

Hal serupa juga terjadi di Daerah kita dengan hasil bumi yang melimpah, kandungan Minyak dan Gas alamnya termasuk yang terbesar di Provinsi Jambi. Namun berbanding terbalik dengan tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang berada pada posisi No. 2 sebagai Kabupaten dengan tingkat kemiskinan tertinggi (BPS 2020).

Dalam sebuah kutipan oleh politikus Venezuela dan salah satu pendiri OPEC (Juan Pablo Perez Alfonso) ” Sepuluh tahun dari sekarang, dua puluh tahun dari sekarang kalian akan melihat: minyak akan menghancurkan kita. … Minyak adalah kotoran iblis.”

Dalam hal ini pemerintah juga tidak boleh hanya bergantung kepada satu sektor saja sehingga lupa untuk berinovasi bagi kemajuan Daerah, pemerintah harus peka melihat peluang potensi-potensi daerah yang harus dikembangkan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah harus membuka lapangan kerja yang selebar-lebarnya bagi masyarakat untuk mengurangi angka pengangguran yang masih relatif tinggi yang kemudian berimplikasi tinggi nya angka kemiskinan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Usaha-usaha pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) harus dilaksanakan dengan kajian berdasarkan anilisis kebutuhan dan peluang yang pas agar tidak terkesan dilaksanakan hanya sebagai formalitas.

Masalah kepemudaan yang hari ini juga kurang mendapatkan ruang untuk berkreasi dan berinovasi, hal ini disebabkan karena kurang nya sarana dan prasarana (sapras) yang dapat dimanfaatkan oleh komunitas-komunitas (OKP) . Pemerintah harus mengambil langkah tegas untuk sesegera mungkin menyediakan sapras untuk dimanfaatkan oleh pemuda, mahasiswa dan untuk masyarakat umum, Pemerintah tidak boleh abai akan hal ini.

Masalah Banjir juga tidak absen dari segudang PR pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dimana hampir setiap tahun, keadaan yang sama kita jumpai dan pemerintah terkesan menutup mata padahal jalan-jalan yang tergenang adalah akses utama seluruh masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang sempat menelan korban jiwa (narasijurnal.com).

Saya berfikir bahwa berangkat dari beberapa persoalan diatas, menunjukkan bahwa ini adalah bentuk akumulasi kegagalan pemerintah dalam menyelesaikan persoalan yang ada di daerah kabupaten Tanjung Jabung Barat menjelang satu Tahun kepemimpinan Bupati terpilih (UAS-HAIRAN) , pemerintah tidak kunjung menghadirkan solusi dari setiap permsalahan yang ada.

*(Ketua Umum HMI Tanjung Jabung Barat)

Baca juga berita kami di:
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *